Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur Bahas Pembangunan Sekolah Rakyat bersama Menteri Sosial RI
BICARA TANJAB TIMUR - Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur menyatakan sangat siap melaksanakan program ini, bahkan Pemkab Tanjab Timur juga sudah mengajukan, menyiapkan 3 lokasi-lokasi pembangunan sekolah rakyat.
Untuk di Tanjab Timur lokasi di dekat perkantoran taman kota seluar 80 hektar, kemudian 1 lagi 10 hektar, dan 6,7 hektar.
Usulan lahan ini guna mendukung sekolah rakyat yang di canangkan atau di programkan oleh Kementrian Sosial (Kemensos). Adapun keempat pemda tersebut yakni Jambi, Kabupaten Bungo, Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Deli Serdang.
Masing-masing kepala daerah yang mengusulkan lahan untuk sekolah rakyat yakni Wali Kota Jambi, Maulana; Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Apriyanto; Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja; dan Sekda Kabupaten Deli Serdang Timur, Tumanggor yang datang langsung ke Kemensos untuk mengawal pengajuannya.
Dalam hal ini, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menerima langsung ke empat kepala daerah tersebut. Ia mengatakan Sekolah Rakyat merupakan kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
"Saya minta dukungannya," kata Gus Ipul, sapaan akrabnya di kantor Kemensos, Jakarta, sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (17/4/2025).
Ia mengatakan nantinya, sekolah Rakyat akan merekrut siswa hingga guru di tempat sekolah didirikan. Lalu, makan hingga seragamnya akan dibiayai negara.
"Nanti (siswa) diajari dan dikasih gizi yang cukup," katanya.
Ia menyebutkan Sekolah Rakyat akan menampumg siswa dengan kapasitas 1.000 orang per sekolah untuk tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja mengatakan daerahnya merupakan kabupaten termiskin di Jambi. Indeks pembangunan manusia juga terendah se-Jambi.
"Memang banyak faktor, daerah pesisir dan tingkat putus sekolah tinggi di antara kabupaten lain," katanya.
Maka dari itu, ia berharap melalui program Sekolah Rakyat dengan fasilitas luar biasa, masyarakat miskin bisa mengakses sekolah. Ia sangat siap melaksanakan program ini.
"Mengingat angka kemiskinan kami tinggi di sana, kami harap dapat menjadi prioritas utama untuk melaksanakan Sekolah Rakyat," Ujarnya.
"3 lokasi-lokasi pembangunan sekolah rakyat: 80 hektare, 10 hektare, dan 6,7 hektare," katanya.
Muslimin menyebutkan lahan seluas 6,7 hektare merupakan bumi perkemahan yang dilengkapi bangunan. Saat ini bangunan tidak dimanfaatkan.
"Semua sertifikat milik pemerintah, tinggal kemensos pilih mana yang mau dipakai. Kita minta arahan Pak Menteri," katanya. (*/)
Facebook @bicarajambidotcom
Twitter/X @bicarajambidotcom
Instagram @bicarajambidotcom
Tiktok @bicarajambicom
Youtube @bicarajambidotcom