Kronologis Kasus Gadai Aset dan Dana Politik BPBD-Kesbangpol Bungo
BICARA PERISTIWA - Konflik internal di BPBD–Kesbangpol Kabupaten Bungo kembali mencuat, tentunya menjadi pertanyaan publik.
Diduga Kabid Darlog Tejo terpaksa menggadaikan 1 unit Fire Jeep (Toyota Hilux), 1 unit Motor Honda Verza, dan 2 unit Laptop operasional. Adapun kronologis kasus gadai aset juga dana politik BPBD-Kesbangpol Bungo, berdasarkan Sumber internal kepada bicarajambi.com (Sabtu, 07/03/2026) sebagai berikut:
Periode: 2024 – Maret 2026
Sumber: Dokumen audit internal, nota dinas, kesaksian saksi kunci.
2024 – Awal Rekam Jejak Penyalahgunaan
- Evakuasi Bencana dan Dana Siap Pakai (DSP): Anggaran evakuasi korban bencana senilai Rp 1,06 miliar raib.
- Tindak Pejabat Penolak: Gunawan, pejabat sebelumnya, dijatuhi sanksi disipliner-karena menolak menandatangani SPJ fiktif.
- Implikasi: Menunjukkan awal pola kerakusan pimpinan yang menyingkirkan pejabat berintegritas.
2025 – Intensifikasi Manipulasi dan Sentralisasi Keuangan
- Sentralisasi Keputusan: Kaban Zainadi memonopoli semua pengambilan keputusan keuangan BPBD-Kesbangpol.
- KPA Dimandulkan: Kuasa Pengguna Anggaran tidak dilibatkan dalam verifikasi penggunaan dana.
- Pemblokiran Operasional TRC: Jatah BBM armada Tim Reaksi Cepat digunakan pribadi; reimburse operasional lapangan diblokir.
- Implikasi: Muncul ruang gelap bagi praktik penyimpangan dan penguasaan anggaran untuk kepentingan pribadi/politik.
16 Januari – 28 Februari 2026 – Tekanan pada Pejabat Bawah
- Kebutuhan Operasional Terganggu: Kabid Darlog Tejo kesulitan operasional lapangan karena dana diblokir.
- Permintaan Setoran Tunai: Tekanan finansial terus-menerus oleh Kaban Zainadi.
- Penggadaian Aset Strategis: Tejo terpaksa menggadaikan Fire Jeep (BH 9018 K), motor dinas (BH 6795 KZ), dan laptop inventaris.
- Implikasi: Pejabat bawah terjepit dan terpaksa melakukan tindakan luar biasa untuk memenuhi kebutuhan operasional.
2 Maret 2026 – Upaya Pengalihan Tanggung Jawab
- Nota Dinas Rahasia: Zainadi mengeluarkan nota dinas untuk mengambinghitamkan Tejo sebagai pihak tunggal yang “menghilangkan” aset.
- Implikasi: Membentuk narasi resmi untuk menutupi penyalahgunaan wewenang.
2026 – Skema Manipulasi Proyek dan Dana Politik
- Kabid RR Pahmi: Diduga memotong volume proyek fisik, termasuk turap beton di Dusun Batu Kerbau dan Sepunggur, dengan kerugian negara Rp 82,9 juta.
- Aliran Dana Politik: Anggaran proyek fisik disinyalir disalurkan untuk mendukung pemenangan calon Bupati Jon Zaki.
- Desk Pemilu Kesbangpol: Dikabarkan dikonversi menjadi markas pengumpulan data suara dan intimidasi birokrasi.
- Implikasi: Penyalahgunaan anggaran dan instrumen negara untuk kepentingan politik terstruktur.
Status Saat Ini:
- Audit dan Investigasi Diperlukan: Penyelidikan menyeluruh terhadap penguasaan aset, Bidang RR, serta KPA yang dimandulkan.
- Tanggung Jawab Hukum: Bola panas berada di tangan Bupati Terpilih Dedi Putra untuk memastikan penegakan hukum dan pemulihan tata kelola.
- Catatan: Kronologis ini dapat digunakan sebagai lampiran laporan hukum. Semua tanggal dan peristiwa didasarkan pada dokumen internal dan kesaksian yang telah diverifikasi.
Hingga kini, Zainadi, S.Pd MM, belum memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan penggadaian aset dan pengelolaan dana proyek, sementara itu, bicarajambi.com masih berupaya mendapat tanggapan dari yang bersangkutan.
Publik menunggu langkah tegas, baik dari internal pemerintah maupun aparat penegak hukum, untuk mengembalikan kepercayaan terhadap pengelolaan aset dan anggaran daerah.(*/Tim/Foto: Ilustrasi/Ist)
Facebook @bicarajambidotcom
Twitter/X @bicarajambidotcom
Instagram @bicarajambidotcom
Tiktok @bicarajambicom
Youtube @bicarajambidotcom
