Rakor Pembina Samsat Tingkat Nasional 2025 Dorong Transformasi dan Sinergi untuk Pelayanan Publik yang Modern dan Adaptif
BICARA NASIONAL - Pembina Samsat Tingkat Nasional, yang terdiri dari PT Jasa Raharja, Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Korlantas Polri), dan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (BKD Kemendagri), menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2025 di Surabaya, Jawa Timur, pada Selasa (25/02/2025). Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pemerintah daerah dan lembaga keuangan.
Mengusung tema “Transformasi Pelayanan Samsat yang Adaptif dan Transparan Melalui Digitalisasi Guna Peningkatan Pelayanan Publik”, rakor ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi pengelolaan Samsat, membahas kendala teknis dan administratif, mencari solusi inovatif, serta menyiapkan standar layanan yang lebih baik dan adaptif terhadap perubahan regulasi.
Hadir dalam rakor ini, Asisten Administrasi Umum Akhmad Jazuli, S.H., M.Si. mewakili Gubernur Jawa Timur, serta Direktur Jenderal BKD Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., Kakorlantas Polri Irjen Pol. Drs. Agus Suryo Nugroho, S.H., M.Hum., dan Direktur Utama PT Jasa Raharja Dr. Drs. Rivan A. Purwantono, S.H., M.H., bersama jajaran direksi PT Jasa Raharja.
Dalam pemaparannya, Dirjen BKD Kemendagri Agus Fatoni menegaskan pentingnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai sumber utama pendapatan daerah. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PKB mencapai Rp57,57 triliun dari target Rp56,89 triliun (101,21%), sedangkan realisasi BBNKB mencapai Rp38,84 triliun dari target Rp37,54 triliun (103,48%).
Namun, tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan masih menjadi tantangan. “Kita masih menghadapi berbagai kendala, seperti pendataan kendaraan yang belum akurat dan sanksi yang belum diterapkan secara tegas. Dengan sinergi yang lebih kuat, kita dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat,” ujar Agus Fatoni.
Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, menekankan bahwa peningkatan kepatuhan dalam pembayaran PKB merupakan langkah strategis untuk mendukung keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami bersama Pembina Samsat terus mengupayakan peningkatan kepatuhan pajak kendaraan. Beberapa pihak telah menerapkan kebijakan ini, seperti MyPertamina yang mensyaratkan pajak kendaraan harus lunas. Bahkan, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari OJK juga mengarah ke kebijakan serupa. Ini bukan sekadar soal penindakan, tetapi tentang membangun sistem yang lebih terintegrasi,” jelas Rivan.
Tren kepatuhan pajak kendaraan terus meningkat dari 39% menjadi 51%, dan kini mencapai 54%. Rivan berharap angka ini terus meningkat dengan kolaborasi yang lebih baik antara berbagai pihak. “Semakin tinggi kepatuhan masyarakat, semakin besar pula upaya pencegahan kecelakaan dapat dilakukan,” tambahnya.
Kakorlantas Polri Irjen Pol. Agus Suryo Nugroho menyoroti pentingnya implementasi program Asta Cita Presiden RI, yang menekankan sinergitas dan pelayanan publik yang lebih baik. Ia menegaskan bahwa Samsat harus hadir sebagai aparatur negara yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.
“Kita harus memastikan masyarakat dapat membayar pajak kendaraan dengan mudah dan nyaman. Jangan sampai ada masyarakat yang berniat membayar pajak, tetapi mengalami kesulitan dalam prosesnya,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi langkah-langkah digitalisasi yang telah diterapkan oleh Pembina Samsat. “Transformasi digital, termasuk rencana penerapan Samsat digital dan BPKB digital, merupakan langkah positif yang harus terus dikembangkan. Selain itu, pelayanan yang adaptif juga berarti kita harus lebih dekat dengan masyarakat dan memberikan kemudahan tanpa mengabaikan aspek forensik kepolisian,” tambahnya.
Sebagai bagian dari Rakor ini, dilakukan penandatanganan Program Kerja Bersama Pembina Samsat Tahun 2025, yang menegaskan komitmen bersama untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi layanan Samsat di seluruh Indonesia.
Selain sesi pleno dan diskusi panel, rakor ini juga menghadirkan pemaparan dari Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, serta Asosiasi Pengelola Pendapatan Daerah Indonesia (APPDI), yang membahas strategi optimalisasi pajak kendaraan dan peningkatan layanan publik.
Dengan rakor ini, diharapkan pelayanan Samsat semakin modern dan adaptif, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam registrasi kendaraan, pembayaran pajak, serta kontribusi terhadap pembangunan daerah yang lebih baik. (Humas JR Jambi)
Facebook @bicarajambidotcom
Twitter/X @bicarajambidotcom
Instagram @bicarajambidotcom
Tiktok @bicarajambicom
Youtube @bicarajambidotcom
