Pengelolaan Aset Pemkot Menjadi Sorotan DPRD Kota Jambi
.png)
BICARA LEGISLATIF - DPRD Kota Jambi menggelar Rapat Paripurna terkait penyampaian rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Jambi Tahun 2024 di Ruang Swarna Bumi, Kamis (24/04/2025).
Dalam rapat tersebut, Panitia Khusus (Pansus) DPRD memberikan sejumlah catatan kritis, khususnya soal pengelolaan aset pemerintah yang dinilai belum optimal.
Wakil Wali Kota Jambi, Diza Aljosha, mengatakan bahwa seluruh masukan dari DPRD akan menjadi bahan evaluasi serius bagi Pemkot Jambi. Ia mengakui bahwa salah satu sorotan utama adalah terkait pemanfaatan aset milik daerah dan fasilitas yang berada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
"Ini salah satunya tentang pemanfaatan aset Pemkot yang belum optimal, fasilitas yang ada di OPD, serta kinerja secara umum," ujarnya.
Ia juga menyebutkan bahwa catatan dari Pansus DPRD mencakup sejumlah instansi strategis, seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Bagian Kesra, BPHTB, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas PUPR, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
"Itu semua masukan dari tim Pansus dewan, yang akan kami evaluasi kembali demi perbaikan ke depan," tegas Diza.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi, Muhammad Yasir, menegaskan bahwa hasil rapat Paripurna ini merupakan bentuk pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama perangkat OPD.
"Banyak catatan yang kami sampaikan, namun semua itu untuk kebaikan dan kemajuan Kota Jambi ke depannya," ujarnya.
Yasir berharap, melalui evaluasi ini, kinerja OPD bisa ditingkatkan, terutama dalam mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menguatkan visi besar Kota Jambi.
"Ini semua demi mewujudkan pembangunan Kota Jambi yang lebih baik dan sesuai dengan visi Kota Jambi Bahagia," tutupnya. (*/)
Facebook @bicarajambidotcom
Twitter/X @bicarajambidotcom
Instagram @bicarajambidotcom
Tiktok @bicarajambicom
Youtube @bicarajambidotcom
.jpeg)
