Wednesday, November 26, 2025

Greenpeace Ingatkan Bahaya Transisi Energi dengan Gas Alam


BICARA LINGKUNGAN
Arus tenang pesisir utara Jakarta jadi beriak kala lima perahu karet berkelir hitam melintas di sekitar pembangkit listrik tenaga gas dan uap (PLTGU) Muara Karang, Jakarta Utara, Selasa (18/11/25) sekitar pukul 07.00 WIB. Kayak kuning meluncur di tengah rombongan perahu itu.

‘We deserve better’ Begitu teriakan yang  bergaung dari atasnya.

Tak berselang lama, perahu karet melintas cepat dengan menarik spanduk layang raksasa. ‘Fossil Gas = Climate Crisis, #FokusDiTerbarukan’,  begitu bunyi kritik atas rencana pemerintah yang tempatkan gas sebagai ‘energi transisi‘.

Aksi itu merupakan bentuk penolakan Greenpeace Indonesia atas penggunaan gas sebagai transisi energi. Bagi mereka, langkah itu  merupakan solusi palsu. Sebab, kajian mereka bersama Center of Economic and Law Studies (Celios), sebut gas alam berdampak buruk bagi iklim dan ekonomi negara.

Greenpeace Indonesia minta pemerintah beralih dari gas fosil ke energi terbarukan. Foto Themmy Doaly/Mongabay Indonesia.

Yuyun Harmono, pengkampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, bilang, aksi di PLTGU yang telah 47 tahun beroperasi ini adalah cara untuk ingatkan pemerintah agar jalankan transisi energi berkeadilan. Juga, fokus mengembangkan energi terbarukan.

Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 masih masukkan 10,3 GW pembangkit listrik berbasis gas fosil. Pemerintah juga tetapkan gas sebagai energi transisi.

Langkah itu, katanya, hanya akan perpanjang ketergantungan pada energi fosil, jauhkan Indonesia dari pencapaian target iklim, serta bertolak-belakang dengan klaim pemerintah untuk turunkan emisi.

“Ternyata masih bangun 10,3 GW pembangkit listrik gas dalam 10 tahun ke depan. Kami menentang itu. Jangan sampai kita terjebak, karena itu akan mengikat kita dalam ketergantungan,” katanya pada Mongabay.

Ketergantungan itu, akan berdampak buruk pada lingkungan dan kesehatan. Sebab, emisi metana (CH4) dari pembangkit gas hasilkan efek pemanasan 80 kali lebih kuat dari CO2 selama 20 tahun. Meningkat jadi 28 kali dalam waktu 100 tahun.

Saat yang sama, negara berpotensi tanggung kerugian akibat subsidi sektor energi dan kesehatan. Karena selain CO2, CH4, dan nitrogen oksida (NOx), pembangkit gas juga mengandung partikel halus 2,5 mikrometer (PM2,5). Senyawa-senyawa itu berbahaya buat kesehatan masyarakat di sekitar pembangkit.

“Kalau lihat ekstraksi gas alam ini berkontribusi terjadi pelepasan metana. Dari ekstraksi, transportasi maupun penggunaannya, ketika kita kalkulasi justru lebih buruk dari energi fosil lain. Jadi klaim ‘lebih bersih’ perlu diluruskan. Gas itu juga energi fosil.”

Melalui aksi yang mereka lakukan, Greenpeace juga ingatkan negara-negara yang terlibat COP30 di Belèm, Brasil, untuk hasilkan peta jalan transition away from fossil fuel. Dokumen ini mengharuskan pensiun dini pembangkit listrik energi fosil, serta dorong pengembangan energi terbarukan.

Sebab, katanya, topik ini kerap buntu sejak COP28 di Dubai.

“Di COP30 ini dibahas upaya itu (peta jalan transisi). Dan sebisa mungkin jangan hanya dibahas kemudian dilanjutkan di COP berikutnya, tetapi harus ada pembahasan yang lebih detail terkait peta jalan transisi.”

Perahu karet melintas cepat dengan menarik spanduk layang raksasa. Foto: Themmy Doaly/Mongabay Indonesia.

Kerap terlupakan

Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia, menyebut pembahasan untuk tinggalkan energi fosil masih berkutat pada batubara dan minyak. Padahal, gas juga bagian dari energi fosil yang hasilkan emisi karbon dan metana dalam jumlah signifikan.

Analisis atas NDC 2030 dari 20 negara penghasil bahan bakar fosil terbesar, Greenpeace mendapati, negara-negara itu secara keseluruhan menyumbang 93% produksi batubara global, 80% minyak dan 77% gas.

“Kami mau ingatkan gerakan di COP, supaya tetap mencakup gas. Supaya kita tidak capai skema kompromi. Karena gas ini solusi palsu, hasilkan metana yang signifikan. Dan metana itu adalah unsur yang sangat berbahaya untuk pemanasan global,” ucapnya.

Itu sebabnya, Greenpeace terbitkan laporan bertajuk “The 2035 Climate Ambition Gap” di periode COP30. Dalam laporan itu, mereka menyoroti ketidakseriusan aksi iklim negara-negara G20 yang hanya hasilkan penurutnan emisi 23%-29% pada 2035. Jauh dari kesepakatan target penurunan emisi global sebesar 60%, dalam Global Stocktake.

Greenpeace memandang negara G20 merupakan kumpulan penyumbang hampir 80% emisi saat ini. Juga 85% PDB global yang berpengaruh pada perdagangan dan investasi dunia. Kebijakan mereka akan berpengaruh atas upaya menahan kenaikan suhu 1,5° celsius.

“Kita punya keprihatinan besar ketimpangan emisi masih sangat signifikan. Perlu langkah-langkah ambisius dan kepemimpinan yang jelas, dari negara-negara emiter terbesar. Dalam hal ini G20, termasuk presidensi Brasil.”

Prediksi kenaikan emisi

Ambisi penurunan Indonesia tidak kalah buruk dari negara maju. Laporan Greenpeace menyatakan, alih-alih turun, emisi Indonesia mereka perkirakan naik 9,8%-30% pada 2035.

Menurut Leonard, persentase tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara nomor dua dengan ambisi paling lemah, setelah Turki yang emisinya naik 42% di tahun yang sama.

Rencana pembangunan 10,3 GW pembangkit gas memperparah situasi ini. Indonesia, katanya, akan terjebak pada ketergantungan energi fosil dan hasilkan metana hingga 43.000 ton per tahun.

“Jadi tempatkan gas sebagai energi transisi, bahaya buat upaya kita untuk capai target iklim sesuai Perjanjian Paris.”

Melalui aksi itu, Greenpeace ingatkan negara-negara yang terlibat di COP30 untuk hasilkan peta jalan transisi energi. Foto Themmy Doaly/Mongabay Indonesia.

Bukti komitmen lemah terlihat dari pemerintah yang justru berdagang karbon di COP30. Bukannya serius upayakan pengurangan emisi, pemerintah malah tempatkan motif ekonomi sebagai solusi iklim.

Harusnya, dahulukan dulu pembatasan dan capaian target emisi yang jelas sebelum berambisi jualan karbon.

“Saya ingin bilang, Indonesia mempunyai posisi yang tidak jelas dalam soal ambisi ini. Menempatkan jualan karbon sebagai utama, itu sangat keliru dan sangat buruk. Harusnya, alasan utamanya, atasi krisis iklim. Indonesia berkebalikan dan kontradiktif.”

Karena itu, aksi di perairan PLTGU Muara Karang jadi seruan Greenpeace Indonesia agar pemerintah ambil langkah signifikan, cepat dan adil, serta memperbesar bauran energi terbarukan.

“Aksi di perairan PLTGU adalah aksi simbolis menentang gas sebagai energi transisi. Transisi energi harus fokus dan utamakan energi terbarukan.”

Bagi Greenpeace Indonesia, rencana pemerintah tempatkan gas sebagai energi transisi merupakan solusi palsu. Foto Themmy Doaly/Mongabay Indonesia.



Sumber: mongabay.co.id



Follow bicarajambi.com
Facebook @bicarajambidotcom
Twitter/X @bicarajambidotcom
Instagram @bicarajambidotcom
Tiktok @bicarajambicom
Youtube @bicarajambidotcom
Bisnis Klik Tautan Ini: PEMASANGAN IKLAN


Ikuti info terbaru bicarajambi.com di 
Channel bicarajambiDOTcom melalui
WhatsApp dan Telegram


Peringatan Penting!
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin informasi/berita/konten/artikel, namun dengan mencantumkan sumber bicarajambi.com