Sunday, December 28, 2025

Catatan Akhir Tahun: Kaji Serius Proyek Revitalisasi Tambak


BICARA NASIONAL
Sejak awal 2025, Pemerintah merilis proyek strategis nasional revitalisasi tambak (akuakultur). Akuakultur memang memberikan berkontribusi terhadap perekonomian Indonesia dengan tren produksi terus meningkat. Namun, berbagai kalangan mengingatkan, jangan sampai proyek puluhan ribu hektar di pesisir pantai utara Jawa ini menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan masyarakat hingga kondisi jadi lebih parah.

Pada 2023, produksi akuakultur capai 15.361.425 ton, naik 13,64% dari sebelumnya dan berkontribusi 25%  produksi global. Indonesia pun tercatat sebagai produsen akuakultur terbesar kedua di dunia, setelah Tiongkok.

Meningkatnya konsumsi lokal dan permintaan global menjadi faktor pendorong pertumbuhan ini. Data World Resource Institute (WRI) Indonesia, pada 2019, konsumsi ikan per kapita capai 55,4 kilogram per kapita per tahun, naik drastis dari hanya 30,4 kilogram per kapita per tahun pada 2010.

Masalahnya, di balik capaian itu, industri akuakultur banyak menyimpan ‘jejak kotor’ padahal awalnya dengan  semangat mengurangi penangkapan ikan berlebih di laut.

Menurut WRI,  perkembangan akuakultur juga memicu alih fungsi mangrove. Hanya dalam dua dekade, 570.744 hektar hutan mangrove hilang dan beralih fungsi menjadi area tambak. Padahal, ekosistem mangrove sangat penting untuk menjaga pesisir, mencegah abrasi hingga jadi penahan gelombang.

Ekosistem mangrove tersisa di panturan Jabar. Sejumlah pihak mengkritik PSN Revitalisasi Tambak karena mengancam ekosistem mangrove dan menambah beban pesisir. Foto: M. Ambari/Mongabay Indonesia.

PSN tambak lepas puluhan ribu kawasan hutan

Pemerintah telah merencanakan untuk merevitalisasi tambak di pesisir Pantura Jawa seluas  78.000 hektar. Saat ini, lebih 20.000 hektar kawasan hutan mangrove di Jawa Barat (Jabar) sudah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) lepas untuk tambak yang menjadi bagian dari tahap awal proyek ini.

Irzal Effendi, Pakar Budidaya Perairan IPB University mengatakan, reaktivasi tambak menganggur harus menjadi momen penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa perikanan budidaya adalah aktivitas yang positif. Pasalnya, selama ini, industri akuakultur acapkali kurang  mempertimbangan keseimbangan ekologis.

Dekade 80-90 an, katanya, adalah masa-masa ketika industri ini tumbuh pesat. Sayangnya, pertumbuhan sektor ini kerap tidak memperhatikan dampak ekologis.

Dia pun mendorong agar rencana revitalisasi yang pemerintah sebut  tambak mangkrak  imbangi dengan perbaikan tata kelola yang memadai.

“Harus  ada instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Karena itu dalah bagian dari SOP (standar operasional prosedur) yang menjadi syarat wajib sebenarnya,” katanya kepada Mongabay.

Dia mendorong intervensi teknologi untuk mencegah  pencemaran, terutama terhadap limbah cair yang selama ini terbuang ke media lingkungan.

Irzal sepakat, perikanan budidaya menjadi salah satu jawaban untuk atasi perikanan tangkap yang cenderung berlebih. Meski begitu, perlu  komitmen serius pemerintah untuk buktikan bahwa rencana revitalisasi tambak tidak makin memperparah degradasi pesisir.

“Bisa tidak pemerintah membuktikan itu?” tanyanya.

Tak hanya pemerintah, juga perlu komitmen pelaku industri dan pengelola tambak perorangan agar praktik perikanan budidaya berjalan ideal. Bahkan, bisa menjadi sumber ekonomi biru yang menjanjikan dan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Menurut dia, pengalaman yang pernah terjadi menjadi bukti betapa perikanan budidaya turut berkontribusi besar terhadap rusaknya ekosistem pesisir.

Padahal, ekosistem ini menjadi benteng terakhir dari daratan dalam mencegah abrasi, peningkatan muka air laut, hingga intrusi air laut ke daratan.

“Praktik budidaya tak boleh lagi seperti dulu. Sekarang mangrove harus menjadi bagian yang dijaga, bukan dihilangkan.”

Tambak tradisional udang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh yang direvitalisasi oleh KKP untuk memenuhi target produksi dua juta ton udang pada 2024. Foto : KKP

Faktor lain

Frida Sidik, Ahli Ekologi Mangrove dari Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut, kerusakan mangrove memang menjadi fenomena yang menakutkan bagi warga pesisir.

Selain perikanan budidaya, kerusakan mangrove juga terjadi karena beberapa faktor lain. Seperti pembukaan lahan, ketidaktahuan manusia dan juga alam.

“Mangrove itu habitatnya air pasang surut. Jika itu tidak ada, maka tanaman itu akan terancam mati secara perlahan,” katanya kepada Mongabay.

Virni Budi Arifianti, Ketua Kelompok Riset Konservasi dan Restorasi Ekosistem Mangrove BRIN menyatakan, ekosistem mangrove di Indonesia hadapi ancaman besar akibat aktivitas manusia.

Tingginya permintaan komoditas, seperti udang, beras, minyak sawit, dan tanaman pangan lainnya telah mendorong degradasi dan deplesi mangrove di Indonesia.

Bersama 19 periset lain, termasuk Frida Sidik, Virni sempat lakukan penelitian terkait persoalan ini. Hasil riset yang mereka publikasikan pada 15 Juli 2025, menyebut, pada 2020, luasan hutan mangrove capai 2,7 juta hektar yang tersebar di 34 provinsi.

Sayangnya, Indonesia mengalami laju kehilangan hutan mangrove yang lebih cepat dari rata-rata global yang mencapai 40% dalam kurun 30 tahun terakhir.

Jika tren ini berlanjut, ekosistem mangrove akan semakin rentan terhadap penurunan signifikan dalam kekayaan ekonomi, kesehatan lingkungan, dan ketahanan pesisir.

Faktor utama yang menyebabkan degradasi atau hilangnya mangrove adalah  aktivitas antropogenik, termasuk konversi mangrove menjadi kolam akuakultur, pembukaan lahan untuk pertanian, dan perluasan kawasan perkotaan pesisir.

Dalam penelitian itu, Kalimantan dan Sulawesi,  menjadi daerah dengan konversi mangrove untuk tambak paling signifikan selama kurun 2000-2016. Sementara konversi untuk perkebunan kelapa, banyak terjadi di Sumatera.

Perkiraan laju deforestasi mangrove sepanjang 2009-2019 meluas hingga 18.209 hektar dengan emisi gas rumah kaca (GRK) potensial rata-rata sebesar 18,26 MtCO2e per tahun.

Hutan Mangrove di Desa Tanjung Pasir. Irfan Maulana / Mongabay Indonesia

Puncak degradasi

Periode 2015-2018, puncak tertinggi deforestasi mangrove untuk kolam budidaya. Sisi lain, emisi gas rumah kaca (GRK) dari konversi hutan mangrove menjadi kolam budidaya perikanan dianggap sebanding dengan konversi hutan gambut menjadi penggunaan lahan lain di Indonesia.

Kendati ada kemajuan dalam dekade terakhir, namun masih perlu sistem komprehensif untuk konservasi dan restorasi mangrove di Indonesia.

Penelitian itu menggabungkan ilmu ekologi, sosial, dan ekonomi dan mengakui nilai tangible  (berwujud) dan intangible (tak berwujud fisik)  hutan mangrove, termasuk ekonomi biru.

Peran perikanan budidaya dalam proses degradasi mangrove di Indonesia, juga tampak dari penelitian Muhammad Ilman pada 2016. Dalam risetnya itu, Ilman ungkap kondisi mangrove yang terus menurun dan makin mengkhawatirkan.

Bersama tiga orang peneliti lain, dia  memaparkan bahwa dari semua kasus konversi hutan mangrove menjadi tambak di Indonesia, episode paling dramatis terjadi antara 1998 dan 2001. Pada periode itu, sekitar 300.000 hektar hutan mangrove terbabat untuk tambak di Kalimantan Timur (Kaltim).

Meskipun tidak terdokumentasi dengan baik, konversi besar-besaran hutan mangrove menjadi tambak di Kalimantan didorong oleh krisis keuangan Asia yang terjadi pada 1997. Turunnya produksi udang di Jawa dan Sumatera turut memperparah kondisi itu.

Peningkatan yang sangat cepat dalam pengembangan kolam air payau selama periode juga menjadi penyebab utama periode ketiga kehilangan hutan mangrove yang besar. Wilayah yang paling terdampak adalah pantai-pantai di Kaltim, Sumatera, dan Sulawesi.

Dari semua komoditas yang berkembang di pesisir melalui budidaya, udang berkontribusi hingga 38% terhadap kehilangan hutan mangrove dunia. Bahkan, kontribusi aktualnya jauh lebih tinggi di kawasan Asia Tenggara, terutama di Indonesia.

Laporan penelitian juga mempertanyakan intervensi serius dari pemerintah untuk mengatasi persoalan tersebut. Mengingat, produsen udang akan terus mengubah hutan mangrove yang tersisa di Kalimantan dan Papua untuk kebutuhan peningkatan produksi.

Kedua pulau itu menjadi terancam, karena lahan dataran rendah yang luas dinilai cocok untuk budidaya udang ekstensif dengan teknologi rendah dan input rendah, yang akan jauh dari jangkauan penegakan hukum pemerintah.

Selain ikan dan krustasea, jenis lain dari pengembangan tambak adalah garam, yang pada masa lalu banyak terbangun di dalam atau di sekitar hutan mangrove di sepanjang pantai utara Jawa, Madura, dan Sulawesi Selatan. Itu artinya, tambak garam juga menjadi ancaman utama bagi keberlanjutan ekosistem mangrove.


Sumber: mongabay.co.id




Follow bicarajambi.com
Facebook @bicarajambidotcom
Twitter/X @bicarajambidotcom
Instagram @bicarajambidotcom
Tiktok @bicarajambicom
Youtube @bicarajambidotcom
Bisnis Klik Tautan Ini: PEMASANGAN IKLAN


Ikuti info terbaru bicarajambi.com di 
Channel bicarajambiDOTcom melalui
WhatsApp dan Telegram


Peringatan Penting!
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin informasi/berita/konten/artikel, namun dengan mencantumkan sumber bicarajambi.com