Jambi Dalam Ancaman Bencana Ekologis
BICARA LINGKUNGAN - Jambi berada di titik genting. Provinsi dengan hutan yang dulu menjadi penyangga kehidupan, sumber air dan penjaga iklim, kini mulai tergerus laju ekstraksi sumber daya alam. Jambi pun dalam ancaman krisis ekologi dan otensi bencana eksponensial.
Data KKI Warsi, dalam 52 tahun terakhir, Jambi kehilangan sekitar 2,5 juta hektar hutan. Tutupan hutan tersisa hanya 929.899 hektar atau 18,54% dari luas daratan.
“Jika ditarik lebih singkat, dalam 10 tahun terakhir Jambi kehilangan hutan 112.372 hektar atau setara dengan lima kali luas Kota Jambi. Angka ini menempatkan Jambi dalam zona kritis ekologis, yang berpotensi menjadi bencana,” kata Adi Junedi, Direktur KKI Warsi saat merilis Catatan Akhir Tahun 2025.
Menurut Adi, alih fungsi hutan menjadi perkebunan skala luas, terutama sawit, ekspansi pertambangan serta kebakaran hutan dan lahan menjadi faktor dominan hilangnya hutan, dan jadi pemicu utama krisis ekologis.
Aktivitas tambang batubara dan emas ilegal, merusak bentang alam, mencemari sungai, dan memunculkan masalah sosial sosial.
Pantauan citra satelit menunjukkan lebih dari 16.200 hektar kawasan hutan dan areal pengguanan lain dibuka untuk pertambangan batubara. Ada 3.400 hektar tambang batubara terindikasi ilegal.
“Sedangkan penambangan emas tanpa terindikasi telah merusak lebih dari 60.000 hektar, setara hampir tiga kali luas Kota Jambi, terlihat di kawasan areal penggunaan lain, hingga taman nasional,” kata Adi.
Walhi Jambi mencatat sejak 2001-2024, Jambi kehilangan tutupan lahan seluas 993.453 hektar, setara 13 kali luas Singapura. Kehilangan tutupan lahan yang krusial terjadi di wilayah huluan daerah aliran sungai (DAS) Batanghari dan Pengabuan Lagan.
Oscar Anugrah, Direktur Eksekutif Daerah Walhi Jambi, mengatakan, kerusakan masif yang terjadi bukan karena alam, melainkan tangan-tangan serakah yang bersembunyi di balik legalitas dan pembiaran.
Dia mengingatkan, pemerintah harus belajar dari bencana Sumatera, bagaimana iklim dan kerusakan lingkungan telah merenggut ribuan korban jiwa.
“Tragedi Sumatera bukan kebetulan, ini produk dari perusakan secara sistematis terhadap hutan, benteng alami yang dirobohkan untuk kepentingan jangka pendek. Pohon-pohon tinggi penahan air telah lenyap, meninggalkan masyarakat tanpa perlindungan di hadapan debit air yang brutal,” katanya.
Data Walhi Jambi menunjukkan, perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) menjadi penyumbang terbesar kerusakan tutupan lahan, seluas 530.000 hektar atau 53,35% dari kerusakan tutupan lahan di Jambi.
“Ini krisis terstruktur, di mana negara secara legal memberikan karpet merah kepada korporasi untuk mengubah hutan menjadi lahan terbuka, menukarkan fungsi ekologis dengan keuntungan sesaat.”
Ratusan ribu hektar lahan kritis di hulu DAS berizin. “Menjamin bahwa risiko banjir di hilir akan terus meningkat,” kata Oscar.
Pertambang emas ilegal menghancurkan lebih dari 44.387 hektar lahan, termasuk kawasan hutan. Kabupaten Sarolangun menjadi yang terparah. Luas tambang emas ilegal di Sarolangun mencapai 14.900 hektar.
Dia menilai, tambang emas ilegal adalah kejahatan lingkungan yang terorganisir dan melibatkan aparat. Cukong-cukong besar meraup untung dari bisnis yang merusak lingkungan ini.
Walhi Jambi menolak wilayah pertambangan rakyat yang digadang-gadang sebagai solusi untuk tambang emas ilegal.
WPR hanya akan melegitimasi kerusakan lebih lanjut di DAS Batanghari dan pengabuan Lagan.
Jambi mengusulkan 17.000 hektar lahan untuk jadi kawasan WPR. Saat ini, ada empat lokasi izin WPR di Kabupaten Merangin yang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) setujui.
Tambang emas ilegal menjadi ancaman serius terhadap lingkungan. Selain penggunaan merkuri untuk mengikat butiran emas, tambang ilegal kini merambah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS).
Data Walhi Jambi menunjukkan, TNKS kehilangan tutupan hutan lebih dari 39.000 hektar akibat tambang emas ilegal, perkebunan dan perladangan.
Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT) juga tidak luput dari perambahan. Lebih dari 890 hektar kawasan hutan di TNBT telah digunduli untuk perkebunan ilegal—mayoritas sawit.
“Jambi sedang berada di ujung jurang yang sama dengan Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Kehilangan 1,272 juta hektar tutupan lahan bukan hanya angka, ini adalah akumulasi kerusakan ekologis,” katanya.
Dia memperkirakan, kerusakan hutan dan lingkungan di Jambi akan terus berlanjut, mengingat saat ini terdapat tiga perusahaan yang telah dan sedang berproses mendapatkan perizinan PBPH baru di provinsi dengan luasan 32.661,95 hektar.
Oscar mendorong pemerintah mengaudit semua izin konsesi serta memoratorium izin PBPH. Pemerintah juga harus berani melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan, termasuk aparat yang menjadi beking.
“Jangan tunggu Jambi menjadi korban bencana berikutnya.”
233 desa rawan bencana, harus bagaimana?
Kerusakan hutan dan bencana hidrometeorologi saling berkelindan. Ketika hutan hilang, hujan tidak lagi diserap tanah. Sungai yang alurnya makin lebar akibat tambang, dan tingginya sedimentasi, menyebabkan sungai gampang meluap ketika curah hujan tinggi.
“Banjir serta longsor menjadi ancaman permanen, bukan sekadar risiko musiman. Jambi hari ini sedang tidak baik-baik saja, dan bencana hanya tinggal menunggu waktu,” kata Adi.
Dari analisis topografi yang Warsi lakukan, Kerinci dan Kota Sungai Penuh, paling rawan. Kedua daerah ini berada dalam lembah, mirip “mangkuk besar” yang dikelilingi pegunungan dan Bukit Barisan.
“Kami membuat permodelan khusus untuk sungai Batang Merao dan Batang Merangin, ternyata sungai tersier banyak sekali, dan itu semua masuk ke lembah Kerinci,” kata Rudisyaf, Senior Advisor KKI Warsi.
Kondisi ini membuat 233 desa di sepanjang aliran Sungai Batang Merao dan Batang Merangin di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh rawan tersapu banjir bandang saat terjadi bencana hidrometeorologi.
Hutan-hutan di kemiringan 40% yang seharusnya masuk wilayah lindung, justru digunduli untuk perkebunan dan perladangan.
Rudi mencontohkan, pembukaan lahan di Desa Renah Pemetik. Ekspansi perkebunan dan perladangan di desa yang dahulu masuk kawasan TNKS itu sudah mencapai puncak perbukitan.
“Bahkan lahan yang dibuka sudah masuk dalam kawasan TNKS, sampai ke puncak-puncak bukit yang mengelilingi Lembah Renah Pemetik. Itu mangkok kecil, mangkok besarnya ya lembah Kerinci.”
Saat ini, luas tutupan hutan di wilayah Kerinci hanya tersisa 50%, dan Kota Sungai Penuh 60%. Menurut Rudi itu tidak ideal.
“Kalau kita lihat kasus bencana di Sumatera, itu (hutan) tidak memadai mengingat topografi Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang banyak wilayah perbukitan. Banyak tutupan hutan dibuka untuk perladangan holtikultura, yang membuat lahan menjadi terbuka. Tentu akan berbeda, kalau ditanam dengan kayu-kayuan.”
Ancaman juga meluas hingga Bungo, Merangin dan Sarolangun. Kerusakan lingkungan membuat sungai-sungai sekunder seperti Sungai Batang Bungo, Batang Tebo, Batang Pelepat, Batang Tabir, Batang Merangin, Batang Asai dan Batang Limun, gampang meluap.
“Yang paling berisiko adalah masyarakat yang menghuni di pinggiran sungai-sungai tersier dari sungai sekunder yang mengalir ke Sungai Batanghari,” kata Rudi.
Kurnianingsih, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas III Depati Parbo Kerinci, mengingatkan masyarakat di Kerinci untuk waspada. Sepanjang Januari hingga Mei 2026, berperotensi terjadi cuaca ekstrem.
Angin kencang, angin puting beliung, hujan lebat, dan kilatan petir dapat terjadi sewaktu-waktu. Dampaknya bisa berantai: banjir, genangan air, banjir bandang, hingga longsor di titik-titik rawan.
Sejumlah kecamatan berada dalam zona risiko tinggi banjir, antara lain, Air Hangat, Air Hangat Timur, Batang Merangin, Bukitkerman, Danau Kerinci, Gunung Kerinci, Gunung Raya, Kayu Aro Barat, Sitinjau Laut, dan Siulak Mukai.
Wilayah rawan longsor meliputi Muara Hemat, Siulak Deras, Kayu Aro, dan Tapan, terutama di lereng dan tebing yang struktur tanahnya mudah tergerus air.
Kurnianingsih mengatakan, Kerinci memiliki tipe hujan equatorial yang ditandai dua puncak curah hujan besar pada November dan April.
“Pada momen-momen inilah, potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang meningkat tajam, terutama saat masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau,” katanya.
Hutan bukan sekadar bentang hijau di peta. Ia tulang punggung sosial, ekonomi, dan ekologi. Pada lapisan sosial, ia membentuk kultur dan identitas.
Di lapisan ekonomi, ia menjadi sumber hidup—mulai dari kayu, hasil hutan bukan kayu, hingga jasa lingkungan yang menopang pendapatan negara.
Secara ekologi, hutan bekerja tanpa jeda, mengatur hidrologi, memelihara iklim, menjadi rumah bagi flora dan fauna yang terlihat maupun yang nyaris tak kasat mata.
Menurut Bambang, pemerintah tak punya pilihan selain memperbaiki tata kelola lahan berbasis bentang alam.
“Setiap kawasan harus dikembalikan pada fungsinya.”
Reformasi tata kelola juga menuntut tindakan lebih tegas. Penegakan hukum terhadap perambahan dan tambang ilegal harus menjadi prioritas.
Reklamasi pascatambang perlu dipaksakan untuk benar-benar terjadi di lapangan. Kalau pertambangan rakyat ingin diakui, kapasitas harus diperkuat agar mengelola mineral tanpa menghancurkan tanah yang menjadi sandaran hidup mereka sendiri.
Bambang juga menekankan pentingnya meninggalkan pola monokultur yang rakus ruang dan air. Lahan campur dengan variasi tanaman yang lebih adaptif—jauh lebih tahan terhadap erosi dan longsor.
Di tingkat tapak, pengelolaan harus diperkuat, bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat yang berdiri paling dekat dengan risiko.
Hutan bukan hanya soal pohon. Ia tentang apakah Jambi bisa bertahan dalam dunia yang semakin panas, semakin ekstrem, dan semakin rapuh.
Facebook @bicarajambidotcom
Twitter/X @bicarajambidotcom
Instagram @bicarajambidotcom
Tiktok @bicarajambicom
Youtube @bicarajambidotcom
