Soroti Dinamika Pers di Batam, PWMOI Kepri Minta Wartawan Utamakan Profesionalisme
BICARA BATAM – Sekretaris Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Provinsi Kepulauan Riau, Jarnalis, S.E., menyoroti pentingnya menjaga profesionalisme, legalitas perusahaan pers, etika jurnalistik, serta marwah profesi wartawan di tengah perkembangan media online saat ini.
Menurut Jarnalis, perkembangan media digital harus diiringi dengan peningkatan kualitas perusahaan pers dan sumber daya manusia yang menjalankan tugas jurnalistik. Sebab, keberadaan sebuah website atau portal berita saja tidak otomatis menjadikan pengelolanya sebagai perusahaan pers yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Pers.
Ia mengingatkan bahwa terdapat ketentuan hukum yang secara jelas mengatur mengenai perusahaan pers sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Dalam Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
Selanjutnya, Pasal 9 ayat (2) UU Pers menegaskan bahwa setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.
Sementara Pasal 12 mengatur kewajiban perusahaan pers untuk mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan.
"Artinya, mendirikan media bukan hanya sekadar membuat website, memasang nama portal berita, kemudian menerbitkan informasi. Ada ketentuan hukum dan tanggung jawab kelembagaan yang harus dipenuhi oleh perusahaan pers," ujar Jarnalis.
Selain persoalan legalitas, Jarnalis juga menyoroti fenomena kehadiran sejumlah wartawan dari media yang belum terverifikasi Dewan Pers dalam kegiatan rilis berita maupun konferensi pers yang diselenggarakan pihak kepolisian.
Ia mengaku terkadang merasa bingung melihat sejumlah media yang berlomba-lomba menerbitkan pemberitaan dari kegiatan tersebut, meskipun tidak memiliki kerja sama atau kemitraan resmi dengan pihak penyelenggara.
"Terus terang, terkadang saya juga merasa bingung. Setiap ada kegiatan rilis berita maupun konferensi pers dari pihak kepolisian, banyak dihadiri rekan-rekan wartawan dari media yang belum terverifikasi Dewan Pers. Bahkan, dalam pemberitaan pun terlihat berlomba-lomba menerbitkan berita, meskipun tidak ada kerja sama atau kemitraan resmi," ujarnya.
Ia pun mempertanyakan motivasi di balik antusiasme sejumlah media dalam mengikuti kegiatan konferensi pers dan menerbitkan pemberitaan tersebut.
"Lantas, apa sebenarnya yang menjadi motivasi mereka? Jika tidak ada kerja sama, tidak ada penugasan, dan tidak ada kepentingan pemberitaan yang jelas, mengapa begitu antusias? Apakah ada pekerjaan, ada penghasilan, atau sekadar mengejar publikasi?" ungkapnya.
Meski demikian, Jarnalis menegaskan bahwa status belum terverifikasi atau belum terdata di Dewan Pers tidak boleh langsung dijadikan dasar untuk memberikan stigma negatif terhadap sebuah media maupun wartawannya.
Menurutnya, perlu dibedakan antara legalitas badan hukum perusahaan pers, pendataan atau verifikasi Dewan Pers, kompetensi wartawan, serta kepatuhan terhadap Kode Etik Jurnalistik.
Hal tersebut juga sejalan dengan penjelasan Dewan Pers melalui Siaran Pers Nomor 07/SP/DP/II/2023 tentang Pendaftaran Tidak Sama dengan Pendataan.
Dalam penjelasan tersebut, Dewan Pers menyatakan bahwa perusahaan pers yang memenuhi persyaratan berbadan hukum Indonesia dan menjalankan kegiatan jurnalistik secara teratur berdasarkan UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik dapat disebut sebagai perusahaan pers meskipun belum terdata di Dewan Pers.
Jarnalis juga mengingatkan bahwa Pasal 7 ayat (2) UU Pers mengatur wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.
"Menjadi wartawan bukan sekadar hadir dalam konferensi pers dan menerbitkan berita. Ada profesionalisme, etika jurnalistik, tanggung jawab, serta marwah profesi yang harus dijaga. Jangan sampai profesi wartawan hanya dijadikan ajang mengejar eksistensi, sementara kualitas dan integritas jurnalistik justru dikesampingkan," tegasnya.
Ia berharap seluruh perusahaan media terus membenahi tata kelola kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jarnalis juga mendorong pihak kepolisian untuk membangun hubungan kemitraan yang terbuka, profesional, dan saling menghormati dengan seluruh insan pers yang menjalankan tugas jurnalistik.
"Pers harus menjadi bagian dari upaya mencerdaskan masyarakat melalui informasi yang benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mari bersama-sama menjaga marwah profesi wartawan. Jangan hanya mengejar banyaknya berita yang diterbitkan, tetapi utamakan kualitas, integritas, legalitas, dan tanggung jawab," tutup Jarnalis, S.E., Sekretaris PWMOI Kepri.
Facebook @bicarajambidotcom
Twitter/X @bicarajambidotcom
Instagram @bicarajambidotcom
Tiktok @bicarajambicom
Youtube @bicarajambidotcom
