Merebut Kembali Kemerdekaan Ekonomi: Refleksi Bung Hatta di Tengah Tantangan Ekonomi Indonesia Saat Ini
Penulis: Yusnaini, S.E.,M.I.Kom
Dosen Universitas Nurdin Hamzah (Mahasiswa Doktor Ilmu Komunikasi Universitas Sahid, Jakarta)
TAHUN 2025 telah membuka babak baru bagi perekonomian Indonesia, namun dengan penuh tantangan. Meskipun Indonesia berhasil melewati masa-masa sulit pandemi Covid-19, keadaan ekonomi saat ini justru menghadirkan kenyataan yang lebih suram. Pertumbuhan ekonomi yang melambat, daya beli masyarakat yang menurun, tingkat pengangguran yang meningkat, serta banyaknya pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), menunjukkan bahwa kemerdekaan ekonomi Indonesia masih jauh dari tercapai. Inflasi yang meningkat, suku bunga global yang naik, dan ketidakpastian ekonomi dunia semakin memperburuk situasi. Sebagai dampaknya, sektor-sektor strategis seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian cenderung menurun kinerjanya.
Fenomena ini mengingatkan kita pada pemikiran Bung Hatta, yang meskipun telah lama meninggal, gagasan-gagasannya mengenai ekonomi kerakyatan dan demokrasi ekonomi tetap relevan. Bung Hatta percaya bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya sebatas kemerdekaan politik, tetapi juga kemerdekaan ekonomi yang sejati. Namun, apa yang terjadi saat ini? Meskipun Indonesia sudah lebih dari tujuh dekade merdeka, kondisi ekonomi justru menunjukkan adanya ketergantungan pada sistem ekonomi global yang neoliberal dan kapitalis, yang justru memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Seperti yang pernah diungkapkan Bung Hatta, kemerdekaan ekonomi yang sejati harus berakar pada kemandirian, keadilan sosial, dan pemberdayaan rakyat.
Berdasarkan survei terbaru dari Snapcart yang dilakukan pada Mei 2025, mayoritas masyarakat Indonesia merasa pesimis terhadap kondisi ekonomi yang ada. Sekitar 41% responden menilai ekonomi Indonesia lebih buruk dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, sementara hanya 22% yang merasa ada perbaikan. Fenomena ini mengungkapkan kenyataan pahit bahwa setelah pandemi, perekonomian Indonesia belum pulih sepenuhnya dan justru semakin terpuruk. Beberapa faktor penyebabnya adalah kenaikan harga barang dan jasa, pemutusan hubungan kerja (PHK), minimnya lowongan pekerjaan, serta menurunnya daya beli masyarakat.
Salah satu alasan utama yang dianggap paling meresahkan adalah kenaikan harga barang dan jasa, yang menurut 35% responden, menjadi penyebab utama kondisi ekonomi Indonesia memburuk. Selain itu, sekitar 21% responden menganggap tingginya angka PHK sebagai indikator buruknya ekonomi, dan 14% lainnya mencatat rendahnya jumlah lowongan pekerjaan yang tersedia. Sebagai dampaknya, pendapatan masyarakat menurun, yang berujung pada melemahnya daya beli. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah merdeka dari penjajahan fisik, kemerdekaan ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh rakyat Indonesia masih sangat jauh dari harapan.
Bung Hatta, sebagai pemikir ekonomi dan Bapak Koperasi Indonesia, telah menyuarakan pentingnya membangun sistem ekonomi yang mandiri dan adil. Salah satu gagasan utamanya adalah penerapan koperasi sebagai jalan menuju kedaulatan ekonomi bagi rakyat Indonesia. Koperasi yang ia usulkan bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, tetapi juga untuk membangun solidaritas sosial antar masyarakat. Dalam pandangannya, koperasi dapat menjadi instrumen penting untuk memberdayakan masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang selama ini cenderung terpinggirkan oleh sistem ekonomi yang eksploitatif.
Namun, ketika kita melihat kondisi ekonomi saat ini, jelas bahwa prinsip-prinsip koperasi yang diusulkan oleh Bung Hatta belum sepenuhnya diterapkan. Sebagian besar koperasi di Indonesia masih berada pada skala kecil dan kurang mendapat dukungan yang memadai. Padahal, jika koperasi dapat difungsikan dengan baik, ia dapat membantu masyarakat mengurangi ketergantungan pada sistem pinjaman berbunga tinggi yang selama ini merugikan mereka. Saat ini, ketika banyak pekerja yang terkena PHK dan pencarian pekerjaan semakin sulit, koperasi seharusnya menjadi alternatif yang memungkinkan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal.
Di tengah berbagai permasalahan ekonomi ini, pemerintah Indonesia baru-baru ini mencanangkan koperasi sebagai solusi untuk memperkuat ekonomi kerakyatan. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah pendirian Koperasi Merah Putih, yang bertujuan untuk menjadi motor penggerak ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat. Koperasi Merah Putih dirancang dengan harapan dapat menjadi alat untuk menciptakan kemandirian ekonomi, memberdayakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih luas. Koperasi ini juga bertujuan untuk memperkuat solidaritas sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang selama ini menjadi permasalahan utama.
Namun, meskipun pendirian koperasi ini bertujuan baik, tantangan yang dihadapi sangat besar. Koperasi Merah Putih yang dibentuk dengan harapan bisa menjadi pilar ekonomi yang kuat bagi Indonesia, masih harus menghadapi berbagai masalah struktural. Salah satunya adalah ketidakmerataan dalam akses terhadap modal, pasar, dan teknologi yang masih menjadi hambatan besar bagi koperasi untuk berkembang. Selain itu, banyak koperasi yang terjebak dalam praktik pengelolaan yang kurang transparan dan efisien, yang menjauhkan mereka dari tujuan awal untuk memberdayakan masyarakat secara menyeluruh.
Sejak era reformasi 1998, Indonesia membuka pintunya untuk lebih terlibat dalam ekonomi global melalui kebijakan liberalisasi dan pasar bebas. Namun, kebijakan ini justru telah menempatkan Indonesia dalam posisi yang sangat rentan terhadap ketergantungan pada negara-negara maju dan lembaga-lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Sebagai contoh, meskipun Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, sebagian besar kekayaan tersebut dikuasai oleh perusahaan multinasional, baik yang berasal dari luar negeri maupun perusahaan besar dalam negeri yang terhubung dengan elit politik. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada ekonomi global dan neoliberalisme semakin menggerus potensi ekonomi Indonesia untuk berkembang secara mandiri dan berkeadilan.
Bung Hatta sejak lama mengkritik kapitalisme yang hanya menguntungkan segelintir orang dan negara asing. Dalam perspektif Bung Hatta, ekonomi Indonesia harus berorientasi pada kemandirian dan keadilan sosial, bukan semata-mata mengejar pertumbuhan ekonomi yang menguntungkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dan modal besar. Sementara itu, neoliberalisme yang semakin berkembang justru telah menguatkan cengkeraman kapitalisme global atas perekonomian Indonesia. Ketergantungan pada sistem ekonomi global dan kebijakan pasar bebas ini berujung pada penurunan daya beli masyarakat dan meningkatnya ketimpangan ekonomi, yang bertentangan dengan cita-cita Bung Hatta untuk mencapai kedaulatan ekonomi.
Meskipun perekonomian Indonesia sedang menghadapi tekanan yang besar, survei Snapcart menunjukkan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama bagi masyarakat Indonesia. Sebanyak 50% responden mengutamakan pengeluaran untuk edukasi, yang mencerminkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dalam memperbaiki kondisi ekonomi di masa depan. Namun, meskipun kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah tinggi, kualitas pendidikan di Indonesia masih jauh dari standar internasional. Akses terhadap pendidikan yang berkualitas, terutama bagi masyarakat miskin dan di daerah terpencil, masih menjadi tantangan besar. Hal ini menunjukkan bahwa, selain pemberdayaan ekonomi melalui koperasi, pembangunan sumber daya manusia yang unggul menjadi langkah penting untuk memperkuat kemerdekaan ekonomi Indonesia.
Bung Hatta sangat menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya. Pendidikan yang inklusif dan merata adalah salah satu fondasi utama dalam menciptakan kemerdekaan ekonomi yang sejati. Dengan adanya pendidikan yang baik, masyarakat dapat mengembangkan keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk bersaing di dunia kerja dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, terutama di sektor-sektor yang berpotensi untuk tumbuh, seperti pertanian, industri kecil, dan sektor kreatif. Pendidikan yang merata juga akan membantu mengurangi ketimpangan sosial yang terus berkembang di Indonesia.
Kondisi perekonomian Indonesia saat ini menunjukkan bahwa kita belum sepenuhnya merdeka dalam bidang ekonomi. Ketergantungan pada kapitalisme global dan neoliberalisme semakin memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, serta merampas hak rakyat untuk menikmati hasil kemerdekaan. Untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi yang sesungguhnya, Indonesia harus kembali pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi yang diusung oleh Bung Hatta. Salah satu langkah konkret yang dapat dilakukan adalah dengan memperkuat koperasi sebagai basis perekonomian kerakyatan, serta mengembangkan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat dan mendorong pemerataan pembangunan.
Dari pemikiran ini, tibalah pada kesimpulan bahwa kemerdekaan ekonomi Indonesia yang sesungguhnya masih harus diperjuangkan. Meskipun Indonesia telah merdeka secara politik, kondisi ekonomi saat ini menunjukkan adanya ketergantungan pada sistem ekonomi global yang tidak adil dan semakin memperburuk ketimpangan sosial. Dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan, kita harus kembali pada prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan yang diusung Bung Hatta, dengan mendorong pengembangan koperasi, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat sistem ekonomi yang berpihak pada rakyat. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat mewujudkan kemerdekaan ekonomi yang sejati dan memastikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. (*/)
Facebook @bicarajambidotcom
Twitter/X @bicarajambidotcom
Instagram @bicarajambidotcom
Tiktok @bicarajambicom
Youtube @bicarajambidotcom
